BAB 4 KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

KEHIDUPAN POLITIK ORDE BARU

Kalau kita bicara soal orde baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya Negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi.

Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.

Kebijakan Politik Dalam Negeri

1. Pelaksanaan pemilu 1971

• Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997.

2. Penyederhanaan partai politik

• Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya yaitu:

3. Dwifungsi ABRI

• Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan.

4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)

• Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil.

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain

1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB

• Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.

2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok

• Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.

3. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional

• Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu:

KEHIDUPAN EKONOMI

• Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan.

Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah:

1. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

• Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali.

a. Repelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%.

Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari(Malari).

b. Repelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

c. Repelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu:

d. Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.

e. Repelita V (1 April 1989-31 Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri.

f. Repelita VI dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia.

2. Revolusi Hijau

• Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara modern (farmers). Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari:

a. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari:

b. Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal;

c. Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani);

d. Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis).

• Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa orde baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya.

• Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya.

1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie

• Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar selama 1 tahun 5 bulan. Kok sebentar banget? Soalnya nih, bapak presiden kita yang terkenal dengan kejeniusannya ini, pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim orde baru. Jadi, rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum.

• Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget, dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa orde baru. Dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi pembangunan. Kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi.

Upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie:

• Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 di antaranya diubah agar lebih demokratis

• Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi

• Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers

• Jejak pendapat wilayah Timor-timur

• Memberikan abolisi (Hak kepala Negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang pernah mengkritik presiden).

• Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang.

• Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI.

Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, di antarnya:

• merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi,

• merekonstruksi perekonomian nasional,

• melikuidasi bank-bank bermasalah,

• membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional

• menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp 10.000,-

• mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat

• mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

2. Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

• Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah presiden RI ke-4?. Nah Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai-partai islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya, dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999.

Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengelurkan beberapa kebijakan politik, beberapa di antarnya adalah:

• Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.

• Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi.

• Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999.

• Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek.

• Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.

• Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

• Membekukan MPR dan DPR.

• Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik nih dibandingkan era sebelumnya. Misalnya nih, laju pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara) mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya.

• Tapi ternyata banyak juga pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi. Hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun.

• Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais, atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar Tap. No. VII/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarnoputri.

• Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Joko Widodo (Jokowi) yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Kebijakan Ekonomi

• Memutuskan hubungan kerja dengan IMF

• Melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan.

• Meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan.

• Menciptakan situasi kondusif bagi investor,

• Meningkatkan kegiatan ekspor.

• Mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah.

• Kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan 

• Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China.

Kebijakan Politik

• Memelihara dan memantapkan stabilitas Nasional.

• Menjaga keutuhan NKRI.

• Membangun tatanan politik baru

• Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru yakni: 

a. UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum.

b. UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR

c. UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden

• Mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan 

• UU tersebut. Segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik.

• Melanjutkan amandemen UUD 1945

• Meluruskan otonomi daerah.

4. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

KEBIJAKAN EKONOMI

• Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia.

• Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

• Mengurangi Jumlah Penduduk Miskin.

• Menaikkan harga BBM

• Kebijakan Privatisasi

• Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

• Klaim Swasembada Pangan (Peningkatan areal pertanian padi)

• Peningkatan penerimaan negara.

• Kebijakan gerakan bersama di tingkat nasional untuk penghematan energi secara total

• Kebijakan penggunaan gas domestik

• Kebijakan untuk meningkatkan investasi 

KEBIJAKAN POLITIK

• Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu.

• Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II.

• Menganut konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat.

• Partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal.

• Meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa. 

• Memperkokoh persatuan dan kerjasama ekonomi melalui kerjasama- kerjasama dagang maupun pertukaran barang.

• Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

• Peningkatan kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

Thanks for reading & sharing E-LEARNING