A. DEMOKRASI LIBERAL
1. Kehidupan Politik
Menganut sistem multipartai yang memicu persaingan antarfraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan.
a. Sistem Pemerintahan
• Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemeritahan.
• Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Menteri.
• Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR)
• Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Parlementer.
b. Kabinet
1) Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Merupakan koalisi antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya (PIR), Parindra, Partai Katolik, Parkindo, dan PSII.
Moh. Natsir Perdana Menteri pertama Indonesia, berasal dari Partai Masyumi.
Didukung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Moh. Roem, Assaat, Djuanda, Soemitro Djojohadikusumo.
Perekonomian Indonesia mengalami masa paling menguntungkan..
Karena berlangsungnya Perang Korea pada tahun 1950-an yang mendorong naiknya harga komoditas hingga berdampak pada peningkatan pendapatan ekspor.
Kabinet Natsir mulai goyah ketika Hadikusumo dari PNI mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut PP No. 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.
2) Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)
Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi.
Soekarno menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Suwirjo (PNI)
Program Kabinet Sukiman:
a) Menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara.
b) Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang.
c) Menyelesaikan persiapan pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.
d) Menyiapkan UU tentang pengakuan serikat buruh.
e) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
f) Memasukkan Irian Barat dalam wilayah RI secepatnya.
Keputusan kontroversial Keputusan Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo menandatangani perjanjian Mutual Security Act (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran.
Sunario (PNI) menganggap Ahmad Soebardjo melanggar politik luar negeri bebas aktif. Akibat mosi tersebut, Ahmad Soebadjo akhirnya mengundurkan diri.
3) Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)
Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi.
Adanya penerapan sistem zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya.
Berbagai permasalahan yang muncul:
a) Krisis ekonomi karena merosotnya ekspor impor yang semakin tidak terkendali.
b) Muncul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa.
c) Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan TNI. Sumber utama ketidakkompakan TNI.
Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Isqak Tjokrodisurjo menyetujui perusahaan Deli Planters Vereeniging mengelola tanahnya kembali di Tanjung Morawa. Tetapi atas hasutan PKI, banyak petani lokal menduduki tanah-tanah tersebut.
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
Merupakan koalisi antara PNI dan NU, Masyumi memilih menjadi oposisi.
Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) sebagai perdana menteri dan wakil perdana menteri.
Prestasi:
a) Mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA).
b) Membentuk panitia pemilu yang diketuai Hadikusumo.
Dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali berusaha meninjau ulang utang pemerintah dan cadangan devisa negara dengan cara membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) berkaitan utang Indonesia kepada Belanda.
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
Program utama Pemberantasan korupsi yang mendapat dukungan rakyat dan TNI.
Prestasi Berhasil menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955.
Pemilu dilaksanakan 2 tahap:
a) Tahap pertama (29 September 1955) Memilih anggota DPR (parlemen)
b) Tahap kedua (15 Desember 1955) Memilih anggota Konstituante
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
Merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.
Program kerja:
a) Melaksanakan pembatalan hasil KMB.
b) Berjuang mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
c) Memulihkan keamanan dan ketertiban serta pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian.
d) Melaksanakan hasil keputusan KAA.
e) Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Berbagai permasalahan yang muncul:
a) Sentiment anti-Tionghoa mulai berkembang dalam masyarakat.
b) Muncul kekacauan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan separatisme.
c) Perselisihan antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasional akibat pembatalan hasil KMB.
Akhir masa Kabinet Ali II disebabkan oleh mundurnya sejumlah menteri.
7) Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)
Latar belakang dibentuk:
a) Kondisi politik dan keamanan Indonesia semakin tidak menentu.
b) Pertentangan parpol semakin memanas.
Disebut juga Kabinet Karya, karena disusun berdasarkan zaken kabinet.
Program:
a) Membentuk Dewan Nasional, yaitu badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada dalam masyarakat.
b) Normalisasi situasi RI.
c) Memperjuangkan pengembalian Irian Barat.
d) Mempercepat proses pembangunan.
Dalam memimpin pemerintahan, Djuanda dibantu oleh Hardi, K.H. idham Chalid, dan J. Leimena.
Prestasi:
a) Menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Djuanda. Akibatnya, tercipta wilayah daratan dan lautan Indonesia menjadi satu kesatuan bulat dan utuh. Hasil Deklarasi Djuanda diresmikan menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.
b) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah.
c. Sistem Kepartaian
Diawali dengan Presiden Soekarno mendirikan PNI pada tanggal 23 Agustus 1945.
Wapres Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terbentuklah 10 parpol, yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI.
Sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai.
d. Pemilu 1955
Dilaksanakan dalam 2 tahap:
a) Tahap pertama (29 September 1955) Memilih anggota DPR (parlemen)
b) Tahap kedua (15 Desember 1955) Memilih anggota konstituante
5 partai besar pada Pemilu 1955 PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII.
Nilai positif yang dapat diambil:
a) Tingkat partisipasi masyarakat tinggi.
b) Jumlah orang yang tidak memilih (golput) sedikit.
c) Kesadaran berdemokrasi
e. Kegagalan Konstituante Menyusun UUD
10 November 1956 Presiden Soekarno melantik 514 anggota Konstituante.
Tugas badan Konstituante Merumuskan UUD baru
Masalah utama yang dihadapi Penetapan Dasar Negara
Kegagalah Konstituante disebabkan oleh:
a) Perdebatan yang berlarut-larut.
b) Adanya perselisihan antarpartai.
c) Munculnya desakan untuk kembali pada UUD 1945.
30 Mei 1959 Konstituante mengadakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas menghendaki kembali pada UUD 1945.
Kedudukan Konstituante terdesak ketika A.H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 yang berisi larangan adanya kegiatan politik.
Konstituante dibubarkan pada 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Kehidupan Ekonomi
a. Permasalahan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal:
Permasalahan jangka pendek, yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup.
Permasalahn jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
b. Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi
1) Gerakan Benteng
Dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo.
Kebijakan dimulai pada April 1950, yaitu:
a) Memberikan bantuan kepada pengusaha Pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berupa bimbingan konkret atau bantuan kredit.
b) Membangun kewirausahaan Pribumi agar mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
2) Gunting Syafruddin
Dicetuskan oleh Syafruddin Prawiranegara.
Kebijakan dimulai pada 15 Maret 1950, yaitu:
a) Pemotongan nilai uang (senering) yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya.
3) Nasionalisasi De Javasche Bank
Kebijakan yang dilakukan yaitu, Perubahan status De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Banks Sirkulasi. Diumumkan pada 15 Desember 1951 berdasarkan UU No. 24 Tahun 1951.
4) Pembentukan Biro Perancang Negara
Dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bia dirasakan oleh masyarakat.
Akibat tidak adanya stabilitas politik (masa kabinet terlalu singkat) menyebabkan kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
5) Sistem Ekonomi Ali-Baba
Diprakarsai oleh Isqak Tjokroadisurjo (Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I)
Kebijakan yang dilakukan, yaitu: Mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Langkah yang diambil:
a) Mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada TKI agar dapat menduduki jabatan staf.
b) Mendirikan perusahaan negara.
c) Menyediakan kredit.
d) Memberikan lisensi bagi perusahaan swasta nasional.
3. Kehidupan Sosial-Budaya
Masuknya budaya Eropa dan USA (musik,makanan dan busana)
Kebebasan berpolitik dan berkreasi
DAMPAK POLEKSOSBUD PADA DEMOKRASI LIBERAL
Program kerja tidak dapat dijalankan dengan baik
Masuknya budaya asing
Banyaknya pengangguran
DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Kehidupan Politik
a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Merupakan jembatan politik dari era Demokrasi Liberal menuju era Demokrasi Terpimpin.
Latar belakang:
a) Pemberlakuan Sistem Demokrasi Terpimpin. Dilakukan untuk memperbarui struktur politik Indonesia.
b) Pembentukan Kabinet Gotng Royong.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
a) Pembubaran Konstituante.
b) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
c) Pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS.
b. Sistem Pemerintahan dan Konsep Politik
Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Presidensial.
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu Nasionalis, Agama, Komunis (NASAKOM). Hal ini memberi peluang bagi berkembangnya ideologi komunis.
Presiden Soekarno mencetuskan:
a) Ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis)
Ajaran ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis.
Ketua PKI, D.N. Aidit berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI.
b) Ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional)
Tujuan Memperkuat kedudukan Soekarno.
Inti ajaran Seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.
Dampak Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah Presiden.
c. Politik Luar Negeri
Sejak proklamasi kemerdekaan politik luar negeri Indonesia adalah Bebas Aktif. Akan tetapi dalam Demokrasi Terpimpin politik luar negeri Indonesia mengalami penyimpangan. Dalam Manipol-USDEK ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bertujuan melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi.
1) Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo
Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang membagi dunia menjadi 2 blok, yaitu New Emerging Forces (Nefo) dan Old Established Forces (Oldefo).
Nefo Negara-negara yang sedang berkembang dan negara sosialis yang dianggap progresif, termasuk juga negara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaanya.
Oldefo Negara kolonialis, imperialis, dan penghampat kemajuan bangsa-bangsa yang sedang berkembang.
2) Politik Mercusuar
Adalah politik untuk mencari kemegahan/keindahan dalam pergaulan antarbangsa di dunia. Politik mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara Nefo. Hal ini diwujudkan dengan:
Membuat bangunan-banguna fenomenal yang menelan biaya miliaran rupiah,
Menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo), yaitu pesta olahraga negara-negara Nefo.
3) Konfrontasi dengan Malaysia
Perselisihan Indonesia-Malaysia berawal pada 27 Mei 1961, Perdana Menteri Malaya, Tengku Abdulrachman Putu, melontarkan ide gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Feredasi ini meliputi, Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah.gagasan tersebut kemudian diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris, Harold Mc Millan pada Oktober 1961.
Pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Proyek ini dianggap membahayakn Indonesia dan negara-negara Nefo.
Kebijakan Presiden Soekarno:
a) Mengumukan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1964, yang isinya:
Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia
Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
b) Membentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti) dan Komando Mandala dengan tugas menyelenggarakan operasi militer dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia.
4) Indonesia Keluar dari PBB
Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB.
Sebab:
a) PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
b) PBB tidak merombak struktur organisasi PBB.
Dampak:
a) Sebagian besar negara Asia dan Afrika mengecam tindakan Indonesia.
b) Indonesia kehilangan satu forum untuk menyelesaikan sengketa dengan Malaysia secara damai.
d. Pembebasan Irian Barat
Latar Belakang Bangsa Indonesia kecewa atas keputusan hasil KMB bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.
Perjuangan Pembebasan Irian Barat
1) Perjuangan Diplomasi
Pemerintah Indonesia mengirim para diplomat untuk memperjuangkan Irian Barat melalui forum internasional. Para diplomat: Soebandrio, Mukarto Notowidagdo, Zairin Zain, Adam Malik, Ganis Harsono, Alex Alatas, dan A.H. Nasution.
Beberapa upaya yang dilakukan:
a) Konferensi Colombo pada April 1954.
b) Konferensi Asia Afrika pada April 1955.
c) Siding Umum PBB pada 1954-1957.
2) Konfrontasi Politik
Pada 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No. 13 Tahun 1956.
Pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat. Tujuannya untuk mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai bagian dari RI.
3) Konfrontasi Ekonomi
Dilakukan dengan:
Pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai F 3.661 juta.
Melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
Memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia mulai tanggal 5 Desember 1957.
Melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia sejak Desember 1958.
4) Konfrontasi Militer
Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer II Belanda.
Isi Trikora:
a) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
b) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
c) Melaksanakan mobilisasi umum.
Pada 15 januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru antara kapal jenis motor torpedo boat (MTB) ALRI dengan dua kapal perusak Belanda.
Persetujuan New York
Ellsworth Bunker (penengah konfrontasi Indonesia-Belanda, dari Amerika Serikat) mengusulkan:
a) Agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB yaitu United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) dalam jangka waktu 2 tahun.
b) Agar rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya agar tetap berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.
Ellsworth Bunker mengajak Indonesia-Belanda bertemu dalam meja perundingan. Delegasi Indonesia (Adam Malik) dan Delegasi Belanda (Dr. Van Royen).
Isi Persetujuan New York Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).
Pada 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB dan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Setelah penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Act of free choice
Dilaksanakan sejak 14 Juli 1969 s.d. 4 Agustus 1969. Pelaksanaan diatur oleh Brigjen Sarwo Edhie Wibowo dan diawasi langsung oleh perwakilan PBB yaitu Fernando Ortis Sanz.
Dewan musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari RI.
2. Kehidupan Ekonomi
Kekacauan politik ditandai dengan terjadinya Inflasi. Kehidupan ekonomi merosot.
Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permaslahan Ekonomi
a) Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)
Dibentuk berdasarkan UU No. 80 tahun 1958
Pemimpin Muh. Yamin
Tugas Mempersiapkan rancangan UU pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
Pada 1963, berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno.
b) Menerapkan Kebijakan Devaluasi Mata Uang Rupiah
Ditetapkan pada 24 Agustus 1959
Tujuan Meningkatkan nilai rupiah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
Usaha Pemerintah melakukan pembekuan terhadap semua simpanan yang melebihi Rp25.000,00.
Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK)
c) Menekan Laju Inflasi
Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 1959 untuk membendung laju inflasi.
Tujuan Mengurangi jumlah uang yang beredar agar dapat menstabilkan keuangan dan perekonomian negara.
Usaha Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, memperketat pengawasan atas perusahaan-perusahaan negara.
d) Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekon.
Tujuan:
1) Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.
2) Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
e) Dana Revolusi
Dikeluarkan oleh Jusuf Muda
Diperoleh dari devisa kredit jangka panjang
Usaha melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah.
Hasil pengumpulan Dana Revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang bersifat prestise politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.
Thanks for reading & sharing E-LEARNING
0 komentar:
Post a Comment